Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui forum Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Kegiatan tersebut digelar di Banjarmasin, Selasa (7/7/2026).
Forum OPSI menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi di Kalimantan Selatan melalui penguatan sinergi antarinstansi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menghadapi tantangan inflasi. Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh dari forum tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif.
“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan sangat baik. Banyak hal yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka menekan inflasi, dan berbagai masukan dari seluruh stakeholder sangat bermanfaat,” ujar Syarifuddin.
Ia berharap forum yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar koordinasi antarinstansi semakin kuat dan upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan semakin optimal.
Selain itu, Syarifuddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, implementasi sejumlah kebijakan pusat di daerah masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif.
“Kadang-kadang terdapat kendala dalam menginterpretasikan kebijakan pusat yang diterapkan di daerah. Ke depan, kendala tersebut perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Selatan, Mukhammad Mukhanif, memastikan kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih berada dalam kategori aman. Meski inflasi secara tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen atau tertinggi di Pulau Kalimantan, secara kumulatif periode Januari hingga Juni 2026 inflasi tercatat sebesar 2,22 persen sehingga masih dalam batas yang terkendali.
“Secara keseluruhan inflasi kita masih dalam kategori aman. Kita terus berupaya menjaga agar jangan sampai terjadi kenaikan yang terus-menerus pada harga-harga kebutuhan di lapangan,” ujar Mukhanif.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, ikan papuyu, sektor transportasi, hingga emas. Untuk menjaga stabilitas harga, BPS bersama Pemprov Kalsel melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah intervensi guna memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia.
Mukhanif juga menyoroti tingginya minat masyarakat Kalimantan Selatan dalam berinvestasi emas. Ia mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan diversifikasi investasi agar risiko dapat lebih terkelola.
“Harapan kami, masyarakat mulai melakukan diversifikasi investasi, jangan hanya emas. Bisa ke emas batangan atau saham, agar portofolio investasi lebih terjaga,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Mukhanif mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga stabilitas inflasi dengan tidak melakukan panic buying atau memborong komoditas tertentu. Menurutnya, perilaku tersebut dapat mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga yang tidak wajar. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
