Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lokakarya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2025 di Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan target pembangunan sanitasi aman dan berkelanjutan di Provinsi Kalsel.
Lokakarya dibuka secara resmi oleh Plt Kabid Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, yang mewakili Plt Kadis PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib.
Dalam sambutannya, Ryan menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengidentifikasi tantangan, menyusun baseline target, serta merumuskan rencana tindak lanjut program di tingkat kabupaten/kota.
“Kami menyambut gembira terselenggaranya lokakarya ini sebagai sarana strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029, khususnya dalam pembangunan sanitasi yang kini beralih dari paradigma ‘sanitasi layak’ menuju ‘sanitasi aman dan berkelanjutan’,” ujar Ryan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multisektor dan multiaktor yang difasilitasi oleh Pokja PKP. Pokja ini berperan vital dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas sektor, baik secara horizontal maupun vertikal, guna memastikan pembangunan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
Lokakarya ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara Pokja tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan pemerintah dalam pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu untuk mendampingi seluruh proses perencanaan hingga pengendalian program.
Dengan begitu, diharapkan pembangunan sanitasi dan permukiman di Kalsel dapat berjalan sinergis, efektif, dan berkelanjutan.
“Pelibatan aktif masyarakat dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam memberikan daya ungkit yang besar serta membangun rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana yang dibangun, sehingga mempercepat pencapaian target sanitasi aman di Kalimantan Selatan,” ungkap Ryan.
Kegiatan yang diikuti oleh berbagai stakeholder terkait dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan ini menjadi wahana strategis untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur di kabupaten/kota. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
