Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, melalui Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fahrurazi, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/12/2025).
Fahrurazi menyebutkan rakor tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah. Sekda menekankan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa dan kelurahan.
“Seluruh program pembangunan harus berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan ini mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat untuk Mewujudkan Kalimantan Selatan Sehat.”
Ia juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Kalsel, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, Forum Kabupaten/Kota Sehat, serta seluruh peserta yang selama ini menjadi mitra penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Sekda menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat inovasi dan sinergi dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.Â
Menurutnya, pendekatan ini sangat penting karena melibatkan peran aktif masyarakat serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif.
Ia berharap melalui pertemuan ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait indikator tatanan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan lebih terukur, terpadu, dan sesuai dengan standar evaluasi nasional.
Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial terdiri dari Sembilan Tatanan Kabupaten/Kota Sehat. Sembilan tatanan yang menjadi komponen utama dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat, meliputi, di antaranya;
1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
2. Permukiman dan Fasilitas Umum
3. Satuan Pendidikan
4. Pasar
5. Tempat Kerja
6. Pariwisata
7. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas
8. Perlindungan Sosial
9. Pangan dan Gizi
Kesembilan tatanan ini harus dipahami bersama dan dioptimalkan agar setiap daerah dapat memenuhi indikator minimal untuk meraih predikat Kabupaten/Kota Sehat.
Sekda menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antarperangkat daerah agar seluruh program saling menguatkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pencapaian indikator Kabupaten/Kota Sehat hanya akan berhasil apabila ada komitmen bersama serta kerja sama berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
