Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM kembali memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian koperasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Proposal Bantuan Permodalan LPDB Koperasi, yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (9/12/2025).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, diwakili oleh Kepala Seksi Badan Hukum, Harisnor menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan koperasi dalam menyusun proposal pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
“Banyak koperasi di lapangan sebenarnya berpotensi berkembang, namun terkendala pada kemampuan teknis dalam memenuhi persyaratan administrasi serta penyusunan proposal pembiayaan. Bimtek ini kami hadirkan agar koperasi kita bisa naik kelas dan mampu mengakses pembiayaan yang tersedia dari pemerintah,” ujarnya.
Sebanyak 35 peserta yang terdiri dari pengurus dan pengelola koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel mengikuti kegiatan ini. Mereka mendapatkan materi mengenai, Fitur dan ketentuan pinjaman/pembiayaan LPDB, Tata cara pengajuan proposal pinjaman dana bergulir, Penyusunan dokumen pendukung secara tepat dan sesuai ketentuan, Serta diskusi dan tanya jawab bersama narasumber.
Para narasumber berasal dari pejabat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel serta Satuan Tugas Daerah Sulawesi Selatan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Bimtek disampaikan melalui paparan materi, studi kasus, serta sesi diskusi yang membahas kendala nyata yang sering dihadapi koperasi dalam mengajukan proposal pembiayaan.
“Kami ingin kegiatan ini benar-benar berdampak. Peserta tidak hanya pulang membawa materi, tetapi pulang dengan kemampuan baru yang langsung bisa diterapkan di koperasi masing-masing,” tambah Harisnor.
Melalui kegiatan ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel berharap semakin banyak koperasi mampu mengakses dana bergulir LPDB secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
“Jika koperasi kuat, maka UMKM kuat, dan ekonomi kerakyatan di Banua semakin tumbuh. Dukungan permodalan harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan anggota,” tutup Harisnor. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
