Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Capaian tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional serta pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi lokal maupun global.
“Hingga Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,19 persen secara year-on-year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, pertanian, serta industri pengolahan yang tetap solid,” kata Catur, Banjarmasin, Kamis (22/1/2026).
Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34 triliun atau 96,39 persen dari pagu Rp41,84 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 persen dari pagu, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 persen dari pagu. TKD masih mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06 persen.
“Penyaluran belanja negara yang optimal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan mencapai Rp16,11 triliun atau 73,28 persen dari target Rp21,98 triliun. Catur menyoroti kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan sebesar 51,7 persen secara tahunan (year-on-year), seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan konsumsi.
Kinerja APBD regional Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 juga menunjukkan kondisi yang sehat dengan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus tersebut terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp44,11 triliun atau 105,14 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif 6,04 persen (year-on-year). Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau 81,4 persen dari pagu Rp50,89 triliun.
Dalam mendukung ekonomi kerakyatan, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar. “Dukungan pembiayaan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambah Catur.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Kalimantan Selatan hingga Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta, meningkat 4,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1.229,17 juta, sementara impor sebesar US$124,06 juta.
Adapun inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 3,66 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,06. Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen, Catur menilai inflasi masih dalam batas terkendali.
“Tekanan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga beberapa komoditas seperti emas perhiasan, beras, dan cabai merah. Namun, laju inflasi relatif tertahan oleh adanya deflasi pada sejumlah komoditas lainnya,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
