Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Banua.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narinda, saat pertemuan dengan rekan media Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Senin (29/9/2025).
Menurut Galuh Tantri, saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi lapangan untuk mengetahui jumlah pasti anak tidak sekolah maupun putus sekolah.
“Data ini perlu diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu, karena penanganannya berbeda-beda sesuai latar belakang penyebab anak tidak bersekolah atau berhenti sekolah,” jelasnya.
Ia menuturkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya keterbatasan ekonomi, pilihan untuk bekerja, pernikahan dini, kasus perundungan (bullying), hingga berpindah ke jalur pendidikan nonformal.
“Untuk itu kami telah menyiapkan sejumlah strategi, seperti program beasiswa, bantuan bagi anak kurang mampu, advokasi ke daerah-daerah, serta penyediaan program sekolah paket A, B, dan C,” kata Galuh Tantri.
Selain itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyusun strategi tambahan di tahun 2025 untuk penanganan anak putus sekolah secara lebih komprehensif, antara lain perbaikan sistem dan database, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pendidikan.
“Mengingat tahun 2025 tinggal beberapa bulan lagi, langkah strategis tersebut baru bisa dijalankan pada 2026 dengan melibatkan kolaborasi lintas instansi,” pungkasnya. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
