Inflasi Terkendali, Kesejahteraan Pangan dan Digitalisasi Daerah Jadi Fokus Utama

Inflasi Terkendali, Kesejahteraan Pangan dan Digitalisasi Daerah Jadi Fokus Utama

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas capaian Kalsel yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta menempati peringkat pertama dalam indeks ketahanan pangan nasional. 

Ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalsel di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyampaikan rasa bangga karena capaian inflasi kita tetap terkendali, dan lebih dari itu, Kalsel juga menempati peringkat pertama dalam ketahanan pangan nasional. Prestasi ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan,” ungkap Syarifuddin.

Menurutnya, stabilitas harga perlu dijaga melalui pelaksanaan program pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan produksi pertanian untuk menjamin kesejahteraan petani, perbaikan tata niaga pangan, serta peningkatan distribusi yang merata.

Ia menambahkan, arahan Presiden pada Rakornas TPID menjadi pegangan penting dalam merumuskan langkah konkret, termasuk percepatan penggunaan teknologi pertanian, peningkatan akses pasar, serta dukungan riset dan inovasi dari perguruan tinggi. 

“Sinergi antar instansi perlu terus diperkuat agar pasokan pangan terjaga dan harga tetap stabil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarifuddin menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD untuk mendukung ketahanan pangan dan program stabilisasi harga di daerah. Kerja sama dengan Bulog dan optimalisasi penyaluran beras melalui SPHP juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Sekdaprov menegaskan bahwa digitalisasi daerah, khususnya melalui program TP2DD, harus menjadi agenda bersama. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperkuat transparansi, efisiensi, dan integrasi layanan keuangan pemerintah daerah. 

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kalsel diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain, sekaligus memperluas akses layanan digital bagi masyarakat,” ujarnya. 

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis inflasi terkendali, pangan aman, dan digitalisasi daerah semakin maju,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz

sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *