Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Lembaga Asing Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Sabtu (13/12/2025).
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah diwakili oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Sayyid Muhammad Yusfiansyah Al Azhmatkhan, menegaskan bahwa keberadaan orang asing, TKA, dan lembaga asing di daerah pada prinsipnya dapat menjadi pendukung pembangunan daerah, namun tetap harus berada dalam koridor pengawasan demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
“Regulasi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dan informasi, serta penguatan sistem dan perangkat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing di daerah,” disampaikan dalam sambutan tersebut.
Mengusung tema “Sinkronisasi Data dan Informasi Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025”, rapat koordinasi ini dinilai sangat strategis sebagai forum konsolidasi lintas instansi dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Agenda utama rapat difokuskan pada tata cara pengumpulan data dan informasi tenaga kerja asing di Kalimantan Selatan, serta penguatan pengawasan TKA dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan penegakan hukum. Para peserta diharapkan dapat aktif menyampaikan kondisi faktual di wilayah masing-masing agar kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara maksimal.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Indah Fajarwati, serta dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Kasi Ideologi Politik, Pertahanan dan Keamanan, Khalid Sardi Hatapayo.
Kegiatan diikuti oleh unsur TNI, Polri, BIN/BAIS, Kejaksaan, Disnakertrans, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalsel, serta Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, dengan total peserta dan tamu undangan sekitar 50 orang.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kalsel berharap terwujudnya sistem pemantauan orang asing, TKA, dan lembaga asing yang lebih terintegrasi, akurat, dan responsif dalam mendukung pembangunan daerah yang aman, tertib, dan berkelanjutan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
