Pemprov Kalsel dan BI Gelar National Halal Fair, Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Pemprov Kalsel dan BI Gelar National Halal Fair, Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Upaya memperkuat ekonomi syariah di Kalimantan Selatan terus diperluas melalui penyelenggaraan National Halal Fair di stan Pasar Wadai Ramadhan, Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal di Banua.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menjelaskan bahwa National Halal Fair menjadi bagian dari rangkaian Pasar Wadai Ramadhan tahun ini.

“Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan KDEKS menyelenggarakan Halal National Fair, di mana di dalamnya ada beberapa stan yang menyediakan sertifikasi halal, serta dari Badan Amil Zakat Nasional, dari UIN Antasari, dan juga dari bank-bank berbasis syariah,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan ini selaras dengan visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Melalui penguatan ekosistem halal, pemerintah daerah ingin mendorong daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pembiayaan dan literasi keuangan syariah.

Terkait mekanisme sertifikasi halal, Eddy menjelaskan bahwa pelaku UMKM dapat langsung mendatangi booth atau stan yang tersedia. Tim dari pusat kajian halal akan melakukan pendampingan sesuai karakteristik usaha.

“Kalau berbahan baku sederhana, bisa melalui skema self declare atau pernyataan mandiri halal. Untuk yang bahan bakunya beragam, bisa dikonsultasikan di booth ini. Untuk sertifikasi self declare, itu gratis,” jelasnya.

Program fasilitasi ini berlangsung selama 25 hari mengikuti jadwal Pasar Ramadhan. Pemerintah menargetkan sebanyak mungkin UMKM memanfaatkan layanan tersebut.

“Silakan UMKM yang belum memiliki label halal datang ke sini. Kita terbuka seluas-luasnya,” tambah Eddy.

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fikar Fauzan, menambahkan bahwa National Halal Fair merupakan sinergi lintas instansi, melibatkan pemerintah daerah, perbankan syariah seperti Bank Kalsel Syariah dan Bank Syariah Indonesia, serta Kadin yang membawa sejumlah UMKM binaan dengan produk halal dan berizin edar.

“Yang kami fasilitasi di sini antara lain sertifikasi halal dan juga layanan zakat. Selain itu, kami juga mendorong kampanye wakaf melalui program Wakaf Cendol 3 in 1,” jelasnya.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat berwakaf minimal Rp5.000 dan memperoleh satu cup cendol dari UMKM lokal. Seluruh hasil wakaf disalurkan untuk mendukung tiga proyek wakaf yang tengah didorong pendanaannya.

“UMKM yang terlibat ada dari Kadin, termasuk untuk cendol wakaf ini juga dari UMKM di Banjar,” tambah Fikar.

Dengan adanya National Halal Fair, Pemprov Kalsel dan Bank Indonesia berharap tercipta ekosistem ekonomi syariah yang semakin inklusif, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas serta legalitas UMKM di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz

sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *