Di tengah keterbatasan anggaran daerah pada 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantam Selatan melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel memanfaatkan peluang pendanaan internasional untuk mempercepat pemulihan lahan kritis dan meningkatkan tutupan hutan di daerah melalui program FOLU Net Sink 2030.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimatuzzahra, mengatakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana, sehingga tetap membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
Menurutnya, pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan difokuskan pada pemulihan lahan kritis, peningkatan tutupan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penguatan pengamanan kawasan hutan.
Sejak 2016, Dishut Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan berbagai pemangku kepentingan telah berupaya melakukan pemulihan ekosistem hutan di sejumlah wilayah.
“Tujuan utamanya adalah memulihkan lahan kritis, meningkatkan tutupan lahan, serta meminimalisir karhutla,” ujarnya, Banjarbaru, Jum’at (13/3/2026).
Salah satu peluang pendanaan yang dimanfaatkan berasal dari program FOLU Net Sink 2030 yang disiapkan sejak 2021 bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Pada 2024, Kalimantan Selatan memperoleh pendanaan tahap pertama melalui skema Resource Based Contribution (RBC) sekitar Rp9 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas sekitar 305 hektare di wilayah KPH Tanah Laut, Hulu Sungai, dan Kayutangi.
Pendanaan tersebut bersumber dari Pemerintah Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Program tersebut berlanjut pada 2025. Dishut Kalsel kembali memperoleh pendanaan tahap kedua sekitar Rp11 miliar dengan luasan rehabilitasi yang hampir sama.
Kegiatan tahap kedua dilaksanakan di wilayah Tabalong, Hulu Sungai, Kusan, dan KPH Pulau Laut dengan fokus utama pada rehabilitasi lahan.
Sementara itu pada 2026, Dishut Kalsel tengah mengikuti proses pembahasan untuk tahap pendanaan berikutnya. Pada tahap ini, kegiatan yang diusulkan tidak hanya rehabilitasi lahan mineral, tetapi juga mencakup rehabilitasi ekosistem mangrove.
Beberapa kawasan mangrove yang tengah dikaji berada di Tanah Laut dan Kotabaru dengan luasan sekitar 100 hingga 200 hektare. “Saat ini tim masih melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian lahan dan tingkat keberhasilan rehabilitasi,” tuturnya.
Selain rehabilitasi lahan, pemerintah juga diarahkan untuk memprioritaskan kegiatan di wilayah hulu yang sebelumnya terdampak banjir, seperti Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai dan DTA Riam Kiwa. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
