Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus diperkuat di Kalimantan Selatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan TP PKK Provinsi Kalsel menggelar Sosialisasi Pencegahan TPPO yang diikuti TP PKK Provinsi, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah Muhidin yang diwakili Sekretaris TP PKK Kalsel, Rachmah Norlias. Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan di masyarakat.
Dalam sambutan tertulis Ketua TP PKK Kalsel yang dibacakan Rachmah Norlias, ditegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merusak harkat dan martabat manusia serta mengancam masa depan generasi.
“Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan masa depan generasi penerus kita,” ujar Rachmah di Banjarmasin, Senin (13/4/2026).
Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah memperkuat komitmen bersama dalam melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman TPPO.
“Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat komitmen dan kerja sama kita dalam melindungi warga Kalimantan Selatan dari ancaman tindak pidana perdagangan orang,” lanjutnya.
Rachmah juga mengungkapkan bahwa meskipun angka kasus TPPO di Kalimantan Selatan relatif kecil, namun tetap menjadi perhatian serius. Salah satunya tercermin dari data kepulangan pekerja migran.
“Pada triwulan I tahun 2024, tercatat sebanyak 18 pekerja migran asal Kalimantan Selatan telah dipulangkan. Meski bukan daerah sumber utama, isu ini tetap harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Selain itu, faktor pergaulan bebas dan gaya hidup juga kerap menjadi pemicu terjadinya TPPO, bahkan tidak jarang melibatkan anak-anak.
“Kondisi ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus mencegahnya dengan berbagai upaya karena dampaknya sangat besar, baik bagi individu, keluarga maupun daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Pencegahan TPPO, khususnya terhadap perempuan dan anak, memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penanganannya dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui sosialisasi ini, TP PKK Kalsel berharap dapat memperkuat kelembagaan serta merumuskan strategi yang terintegrasi dalam upaya pencegahan TPPO di daerah.
“Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan merancang strategi bersama, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
