Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan kinerja ekonomi dan fiskal daerah Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan hasil Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, perekonomian Kalimantan Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren yang positif dan tetap resilien di tengah dinamika global.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,67 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Capaian ini juga menjadi yang tertinggi kedua di regional Kalimantan,” kata Catur, Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).
Menurut Catur, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri, termasuk tingginya mobilitas masyarakat pada momen hari besar keagamaan.
Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,12 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh paling tinggi mencapai 18,91 persen.
“Peningkatan ini ditopang oleh membaiknya kinerja belanja pemerintah, antara lain melalui penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) serta berbagai program stimulus seperti diskon transportasi udara, darat, maupun laut,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan hingga Maret 2026 mencapai Rp7,39 triliun atau 24,78 persen dari total pagu Rp29,85 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,43 triliun. Selain itu, kinerja APBD Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2026 juga mencatat surplus sebesar Rp1,86 triliun.
“Hal ini menunjukkan ruang fiskal daerah yang masih sehat untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ucap Catur.
Di sektor perdagangan, Kalimantan Selatan juga mencatatkan kinerja yang impresif. Neraca perdagangan pada Maret 2026 mengalami surplus sebesar US$929,42 juta atau tumbuh 12,56 persen secara tahunan.
Nilai ekspor tercatat mencapai US$1,10 miliar atau tumbuh 15,8 persen, yang didorong oleh peningkatan volume ekspor batu bara sebagai komoditas utama penopang ekonomi daerah. Sementara itu, nilai impor juga mengalami kenaikan sebesar 36,3 persen menjadi US$173,32 juta, terutama dipengaruhi tingginya permintaan minyak petroleum serta mesin pengolahan hasil tambang.
Di sisi lain, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan mulai menunjukkan tren melandai pada Maret 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 4,83 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,80, menurun dibandingkan Februari 2026 yang sempat mencapai 5,97 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen (yoy).
“Tekanan inflasi masih dipengaruhi komoditas emas perhiasan, tarif listrik, dan beras. Sedangkan secara bulanan, komoditas seperti ikan nila, telur ayam ras, dan cabai merah menjadi penyumbang utama inflasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program strategis, termasuk Operasi Pasar Murah yang hingga Maret 2026 telah menyalurkan 810 ribu ton beras SPHP.
Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitasi distribusi pangan dan penyediaan voucher pada Pasar Raya TPID VI guna menjaga daya beli masyarakat.
“Kami optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan agar tetap kuat dan berkelanjutan,” tutup Catur. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
