Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Kabupaten Tapin sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat keamanan dan tata kelola data administrasi kependudukan di daerah.
Kegiatan pembinaan dan tindakan korektif tersebut dilaksanakan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat (4/9/2026). Audit ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi sebelumnya, sekaligus memastikan rekomendasi perbaikan dapat diterapkan secara optimal oleh jajaran Disdukcapil Kabupaten Tapin.
Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Provinsi Kalsel berupaya memastikan pengelolaan, pemrosesan, hingga penyimpanan data kependudukan di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan prinsip keamanan informasi dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan, Dewi Fuziarti melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD), Diyah Indirasari, mengatakan audit lanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap hasil evaluasi sebelumnya dapat ditindaklanjuti dan memberikan perbaikan nyata terhadap sistem keamanan informasi.
“Audit ini merupakan bagian dari pembinaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya. Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi yang telah diberikan dapat dipenuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga pengelolaan data kependudukan di daerah semakin aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Diyah dalam wawancaranya di Banjarbaru, Senin (7/8/2026).
Menurutnya, keamanan data kependudukan menjadi aspek yang sangat penting mengingat data yang dikelola Dukcapil merupakan informasi strategis yang digunakan dalam berbagai kebutuhan pelayanan publik. Karena itu, penguatan sistem tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola, prosedur, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Dalam pelaksanaan audit tersebut, tim Auditor SMKI Disdukcapil Provinsi Kalsel melakukan penilaian terhadap sejumlah aspek krusial. Di antaranya tata kelola infrastruktur teknologi informasi, keandalan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), prosedur dan pengendalian akses data, manajemen risiko, hingga kepatuhan aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan informasi.
Proses audit juga dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan dokumen kepatuhan teknis, observasi langsung terhadap ruang server dan alur jaringan, serta wawancara dengan pejabat struktural dan pengelola sistem informasi di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tapin.
Diyah menjelaskan, audit internal tidak semata-mata ditujukan untuk menemukan kekurangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi potensi risiko sekaligus melakukan tindakan korektif secara tepat.
“Yang kami lakukan bukan hanya pemeriksaan, tetapi juga pembinaan. Kami melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki, kemudian memberikan arahan agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti. Harapannya, pengelolaan keamanan informasi ini dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan SMKI menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sistem yang kuat perlu didukung dengan pengelolaan risiko yang baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun potensi kebocoran informasi.
Melalui audit lanjutan ini, Disdukcapil Kabupaten Tapin diharapkan dapat segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan teknis maupun administratif yang dihasilkan selama proses evaluasi.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Disdukcapil Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota dalam membangun tata kelola administrasi kependudukan yang aman, andal, dan berkelanjutan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
