Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini mengusung tema Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menyampaikan bahwa transformasi Kemendukbangga/BKKBN menjadi pijakan strategis dalam memperkuat pembangunan keluarga di daerah.
Menurutnya, arah kebijakan yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Program seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), hingga Sidaya bagi lanjut usia menjadi instrumen nyata dalam membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya intervensi gizi sejak dini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menjelaskan bahwa transformasi Kemendukbangga/BKKBN menempatkan lembaga sebagai policy driver sekaligus integrator lintas sektor dalam pembangunan keluarga dan kependudukan.
“Melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), kami memastikan isu kependudukan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah dan diturunkan dalam bentuk rencana aksi yang terukur,” jelas Farah.
Ia menyebutkan lima fokus utama PJPK, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk melalui akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penguatan administrasi kependudukan.
Lebih lanjut, Farah menambahkan bahwa pendataan keluarga berbasis by name by address, termasuk data keluarga berisiko stunting, menjadi fondasi utama dalam memastikan intervensi program tepat sasaran.
“Rakorda ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh mitra kerja dalam menyukseskan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
