Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Banua.
Hal tersebut disampaikan Rahmaddin saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Awal Percepatan Pembangunan Fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih yang digelar di Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis lintas sektor untuk mendorong penguatan kelembagaan koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Rahmaddin menjelaskan, percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sejalan dengan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa menuju kemandirian dan pemerataan pembangunan. Selain itu, dukungan regulasi juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan sarana fisik koperasi.
“Keberadaan koperasi ini tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga menjadi akselerator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, hingga memperpendek rantai distribusi,” ujar Rahmaddin.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, hingga April 2026 tercatat sebanyak 4.944 unit koperasi di Kalimantan Selatan, terdiri dari 2.931 koperasi umum dan 2.013 Koperasi Merah Putih. Capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam pengembangan ekosistem koperasi di daerah.
Dalam paparannya, Rahmaddin juga mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah mencapai 100 persen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum, melalui skema pendirian koperasi baru maupun transformasi koperasi yang sudah ada.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur fisik seperti gerai dan pergudangan. Berdasarkan data lapangan, masih terdapat ratusan desa yang belum memiliki aset lahan, serta kendala kondisi geografis seperti lahan rawa dan lokasi yang kurang strategis.
Untuk itu, Rahmaddin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, serta dukungan pendanaan dari pusat dan daerah guna mempercepat realisasi pembangunan fisik koperasi.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Kita membutuhkan integrasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan agar koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah konkret antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan dan penguatan Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari visi pembangunan ekonomi berkelanjutan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
