Beranda / Pemerintahan / Pemkab Tanah Bumbu Gelar Bimtek LKPM, Investasi Tembus Rp11,61 Triliun

Pemkab Tanah Bumbu Gelar Bimtek LKPM, Investasi Tembus Rp11,61 Triliun

Pemkab Tanah Bumbu Gelar Bimtek LKPM, Investasi Tembus Rp11,61 Triliun

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Senin (16/11/2026) di Hotel Lotusa Batulicin.

Bimtek LKPM yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu tersebut digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal.

Menghadirkan narsumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.

Kepatuhan LKPM Jadi Kunci Tata Kelola Investasi yang Berkualitas

Bupati Andi Rudi Latif dalam sambutannya disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, mengatakan kepatuhan perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan LKPM merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik. Data pelaporan yang akurat sangat diperlukan pemerintah sebagai dasar pencatatan realisasi investasi, evaluasi perkembangan penanaman modal, serta penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Eryanto mengungkapkan, untuk realisasi investasi Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan capaian positif. Dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp10,16 triliun, realisasi hingga Triwulan III telah mencapai Rp11,61 triliun atau 114,19 persen dari target yang ditetapkan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi perizinan dan kewajiban pelaporan investasi.

Sosialisasi Pengawasan Perizinan Jadi Langkah Strategis Perkuat Investasi Tanah Bumbu

Pada kesempatan itu, juga digelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu.

Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, mengatakan penguatan pengawasan perizinan merupakan langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta tata kelola perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

DPMPTSP Tanah Bumbu Perkuat Kepatuhan LKPM untuk Optimalkan Realisasi Investasi Daerah

Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha sebagai pemegang perizinan berusaha.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Bumbu Eryanto Rais membuka Bimtek Penyusunan LKPM dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan yang diikuti 120 perusahaan di Hotel Lotusa Batulicin.

Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, DPMPTSP bersama pemangku kepentingan terkait terus mendorong optimalisasi pelaporan serta meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menerangkan bahwa Bimtek penyusunan LKPM merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha.

Ia menjelaskan, kewajiban pelaporan LKPM disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha skala kecil menyampaikan laporan setiap semester atau dua kali dalam setahun. Sementara itu, perusahaan skala menengah dan besar wajib menyampaikan laporan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.

Menurutnya, pelaporan LKPM menjadi instrumen penting untuk mengukur realisasi investasi perusahaan sekaligus memastikan pelaku usaha memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

120 Perusahaan Ikuti Bimtek LKPM

Bimtek Penyusunan LKPM dan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah diikuti sebanyak 120 perusahaan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat pengawasan, dan dunia usaha sehingga penyelenggaraan perizinan semakin tertib, kepatuhan pelaporan investasi meningkat, serta iklim investasi daerah semakin kondusif. (fit)

sumber : mc.tanahbumbukab.go.id

Tag: