Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan di Lokus Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2026 sekaligus membahas persiapan penilaian paparan kabupaten/kota untuk usulan lokus tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (4/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, hingga ATR/BPN sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Mewakili Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel, Isma Agrianti, mengatakan rapat ini bertujuan mematangkan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi agar seluruh program dapat berjalan terpadu dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Hasil rapat ini menjadi dasar koordinasi seluruh anggota Pokja PKP dalam menyukseskan kegiatan di lapangan sekaligus mempersiapkan penilaian usulan lokus tahun 2027. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program perumahan, sanitasi, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah agenda untuk kegiatan bakti sosial yang akan dipusatkan di depan SDN 2 Baringin A. Disperkim Kalsel akan menyiapkan konsumsi serta pendopo berukuran 8 x 12 meter dan menggandeng TP PKK serta Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan.
Dinas Kesehatan akan mengintegrasikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining penyakit menular seperti tuberkulosis (TB) dan demam berdarah dengue (DBD), serta koordinasi pemeriksaan penyakit tidak menular bersama bidang terkait.
Sementara itu, Dinas PUPR akan melakukan penyerahan simbolis delapan unit tangki septik yang telah dibangun di lokasi setelah proses administrasi selesai. Dinas PMD turut menyampaikan progres pembangunan jalan dan jembatan di Desa Baulin dan Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Selatan, yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, perekonomian, dan sektor pariwisata.
Dinas Sosial akan memberikan dukungan melalui bantuan sosial, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan penyerahan 100 ember sampah organik skala rumah tangga serta lima unit drop point sampah organik yang disertai edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.
Dukungan juga datang dari ATR/BPN yang akan mendukung program Sertipikasi Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada 10 Agustus mendatang ditargetkan sebanyak 3.154 sertipikat rumah bagi MBR siap diserahkan, sementara pada kegiatan 2 September direncanakan dilakukan penyerahan sertipikat secara simbolis sekaligus membuka layanan konsultasi dan pendaftaran tanah lintas sektor.
Selain itu, Disperkim Kalsel juga akan berkoordinasi dengan Balai terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2026, alokasi BSPS di Kalimantan Selatan mencapai 4.000 unit, dengan proses verifikasi yang saat ini berjalan sebanyak 3.420 unit, termasuk 222 unit di Kabupaten Tapin.
Di bidang publikasi, Diskominfo Kalsel menyatakan siap mendukung penyebarluasan informasi mengenai progres Pokja PKP melalui berbagai konten komunikasi publik serta mendukung dokumentasi kegiatan pada 2 September mendatang.
Rakor juga membahas persiapan penentuan lokus Pokja PKP Tahun 2027. Seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan subkegiatan dengan lokus yang nantinya ditetapkan serta memperkuat koordinasi bersama BPKAD mengenai dukungan program lintas SKPD.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan arahan Gubernur Kalimantan Selatan bahwa meskipun anggaran tahun 2027 mengalami penyesuaian, bantuan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) justru akan ditingkatkan karena menjadi salah satu program prioritas yang mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai bahan pembahasan awal, beberapa daerah yang diusulkan menjadi lokus Pokja PKP Tahun 2027 antara lain Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah. Namun, koordinasi dengan pemerintah kabupaten akan terus diperkuat agar proses penetapan lokus dapat berjalan optimal. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
