Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalsel tercatat berada pada angka 29,5 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 31 poin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi oleh lambatnya akselerasi pembangunan kebudayaan daerah dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun provinsi lain.
“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Menurut Eddy, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Disdikbud Kalsel untuk menyusun berbagai langkah percepatan pembangunan kebudayaan yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan.
Untuk meningkatkan kembali nilai IPK, Disdikbud Kalsel telah merumuskan empat langkah strategis. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait pengembangan seni dan budaya dalam program pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan tipologi museum dari Tipe B menjadi Tipe A guna memperkuat tata kelola serta birokrasi pengelolaan museum.
Langkah kedua adalah memperkuat kolaborasi program dengan melibatkan mahasiswa, sekolah, komunitas seni, serta menjalin sinergi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menghadirkan Geopark Corner sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi bagi para pegiat seni dan budaya.
“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.
Strategi ketiga berupa revitalisasi sarana dan prasarana museum untuk meningkatkan kualitas layanan dan menarik kembali minat masyarakat berkunjung. Upaya ini dilakukan setelah angka kunjungan museum di Kalsel mengalami penurunan dalam beberapa tahun terkakhir.
Sementara itu, langkah keempat adalah pembangunan Banua Culture Hub serta penyusunan ensiklopedia budaya berbasis data spasial. Program ini bertujuan menyediakan ruang ekspresi bersama sekaligus memperkuat pendataan pelaku dan lembaga seni secara valid dan berbasis bukti.
Eddy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya di daerah.
“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor serta keterlibatan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, berbagai program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan sekaligus memperkuat ekosistem seni dan budaya daerah secara berkelanjutan. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
