Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Pertemuan Alur Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan Tingkat Penggilingan di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola distribusi pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta akses yang terjangkau bagi seluruh masyarakat,” katanya
Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Kalsel pada 2025 mencapai 697.788 ton atau meningkat 88.615 ton dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 609.172 ton. Kenaikan tersebut setara 14,55 persen.
“Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya peningkatan produksi telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi dan tata kelola pasokan yang efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa sistem distribusi yang baik, ketersediaan pangan tidak otomatis menjamin keterjangkauan dan stabilitas harga di masyarakat.
Dalam rantai pasok beras, penggilingan padi disebut memiliki posisi strategis karena menjadi titik temu antara hasil produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Di tingkat penggilingan inilah kualitas beras ditentukan, efisiensi pasokan dijaga, dan stabilitas harga sangat dipengaruhi.
Oleh Karena itu, penguatan peran penggilingan padi dinilai perlu menjadi perhatian bersama, baik dari sisi teknologi, kapasitas produksi, manajemen usaha, maupun keterhubungan dengan sistem distribusi yang lebih luas.
Syamsir juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya belum optimalnya konektivitas distribusi antarwilayah, fluktuasi pasokan pada musim tertentu, keterbatasan akses informasi pasar, hingga perlunya modernisasi dan efisiensi di tingkat penggilingan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pangan daerah.
“Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap dapat membangun kesepahaman bersama dalam memperbaiki alur distribusi pangan, memperkuat manajemen pasokan, serta meningkatkan akses pangan yang merata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, termasuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam distribusi pangan, penguatan kelembagaan penggilingan, serta peningkatan kemitraan antara petani, penggilingan, dan distributor.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha penggilingan untuk terus meningkatkan kualitas produk, menjaga standar mutu, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata dalam sistem pangan daerah,” katanya.
Ia optimistis, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, Kalimantan Selatan mampu mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
