Kesetaraan pendidikan hingga perlindungan perempuan dan anak diarahkan agar pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi membuka akses dan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok rentan di Kalimantan Selatan.
JAKARTA, 11 September 2026 — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif mendapat apresiasi di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026, yang diselenggarakan oleh media nasional diadona.id di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan dengan dampak bagi perempuan dan masyarakat rentan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, penghargaan tersebut merefleksikan arah kebijakan Gubernur yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.
“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khusunya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” terang Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sesaat setelah menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona, Diana Airin.
Janji Pembangunan Tidak Hanya Mengejar Pertumbuhan
Bagi Pemprov Kalsel, pembangunan inklusif berarti memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, sejumlah agenda pembangunan yang didorong melalui 10 Janji Gubernur memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan keluarga.
Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, menjadi ruang bagi berkembangnya UMKM yang banyak digerakkan perempuan. Sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak. Pendekatan yang sama terlihat dalam dorongan terhadap Program Paket A, B dan C, yang membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses terhadap pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku UMKM di wilayah kepulauan.
Dengan demikian, pembangunan tidak semata diukur dari berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari berapa banyak pintu kesempatan yang berhasil dibuka bagi masyarakat.
Perlindungan Perempuan dan Anak Menjadi Kebijakan Sinergis
Komitmen terhadap pembangunan inklusif juga terlihat dari penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di perguruan tinggi, satuan pendidikan dan pondok pesantren.
Langkah tersebut penting karena tantangan perlindungan perempuan dan anak kini tidak hanya berada di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.
Pembentukan forum tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat perlindungan melalui satuan tugas yang bekerja secara terkoordinasi.
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin.
Ancaman terhadap perempuan dan anak telah berkembang dalam bentuk cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital hingga konten yang berdampak terhadap perkembangan mental dan moral anak, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Memastikan pembangunan lebih tepat sasaran melalui suara anak
Komitmen pembangunan inklusif juga diperlihatkan melalui pelibatan anak dalam pembangunan. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan, keinginan dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus. Pelibatan suara anak diharapkan membuat pembangunan lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran dan ramah anak.
Muhidin menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak.”
Mengimplementasikan kebijakan menjadi ekosistem pemberdayaan
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif tidak ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi dibangun melalui ekosistem pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dan keamanan.
Bagi Kalimantan Selatan, pembangunan yang berpihak kepada perempuan berarti memperkuat keluarga dan ekonomi masyarakat. Perlindungan anak berarti menyiapkan generasi masa depan. Pendidikan yang lebih terbuka berarti memperluas kesempatan. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah berarti membuka akses ekonomi. Dan kolaborasi lintas sektor berarti memastikan persoalan masyarakat tidak diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas arah tersebut sekaligus pengingat bahwa pembangunan yang benar-benar maju adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun.
Semangat itu sejalan dengan pesan besar Pemprov Kalsel untuk bekerja bersama dan merangkul semua agar kemajuan Banua bukan hanya terlihat dari pertumbuhan, tetapi juga dirasakan melalui semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang dan terlindungi. Kalsel MC/EPN
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
