Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas sektor bersama seluruh SKPD dan instansi vertikal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan menurunnya angka inflasi Kalimantan Selatan hingga April 2026.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, yang terdiri dari SKPD, instansi, dan lembaga terkait mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (18/5/2026).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, melalui Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, H Idris, menjelaskan terkait dengan perkembangan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah sampai bulan April inflasi kita berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya pada Maret sekitar 3,84 persen dan saat itu kita berada di urutan kedua nasional. Sekarang sudah turun ke peringkat enam, artinya langkah-langkah pengendalian inflasi yang kita lakukan cukup berhasil,” ujarnya.
Menurut Idris, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari SKPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga dukungan instansi vertikal lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, selain inflasi yang mulai terkendali, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga menunjukkan capaian positif dan berada di atas rata-rata nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,61 persen, sedangkan Kalimantan Selatan mencapai 5,67 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah kita terus membaik,” katanya.
Meski demikian, Idris mengingatkan adanya potensi peningkatan inflasi pada periode mendatang, terutama menjelang hari besar keagamaan maupun akibat faktor eksternal seperti pengaruh cuaca dan penurunan produksi pangan di sejumlah daerah.
“Kalau ada perayaan keagamaan biasanya permintaan dan konsumsi masyarakat meningkat, sehingga berpotensi memicu inflasi. Selain itu, dampak El Nino di Pulau Jawa juga perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak terhadap naiknya daya beli masyarakat yang pada akhirnya memicu peningkatan konsumsi.
Karena itu, Idris mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dengan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan.
“Kita berharap masyarakat dapat mengatur konsumsi sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Ini penting untuk menjaga daya beli sekaligus membantu pengendalian inflasi,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
