Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Aula Dispersip Kalsel, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap metode pengukuran terbaru IPLM dan TGM sebagai dasar penyusunan kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran.
Workshop menghadirkan Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Irhamni, sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut diikuti pejabat struktural dan fungsional Dispersip Kalsel serta Kepala Dinas Perpustakaan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni mengatakan pengukuran IPLM memiliki peran penting dalam memberikan gambaran kondisi literasi masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan di daerah. Menurutnya, pengukuran tersebut kini mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025.
“Regulasi ini menjadi pedoman bagi kita dalam menilai sejauh mana literasi masyarakat berkembang, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan di tingkat daerah,” ujar Sri Mawarni.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, nilai IPLM Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka 25,16, dengan dimensi kepatuhan sebesar 0,280 dan dimensi kinerja sebesar 0,246. Capaian tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang cukup besar untuk meningkatkan budaya literasi, baik dari aspek kepatuhan maupun kinerja perpustakaan.
Sri Mawarni berharap workshop ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Dengan workshop ini diharapkan benar-benar terformulasi rekomendasi apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangan provinsi harus bagaimana, kabupaten/kota harus bagaimana,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpusnas RI, Irhamni, menjelaskan Perpusnas kini menerapkan metode baru yang lebih komprehensif dalam pengukuran IPLM. Metode tersebut dirancang untuk memberikan gambaran kondisi riil perpustakaan di daerah melalui penilaian langsung terhadap setiap jenis perpustakaan.
“Metode yang baru ini lebih komprehensif, di mana kami melakukan pengukuran hingga level individu perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan, baik perpustakaan khusus, perpustakaan umum, maupun perpustakaan sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengukuran IPLM dilakukan berdasarkan empat dimensi utama yang terbagi dalam dua kelompok besar, yakni dimensi kepatuhan yang meliputi aspek koleksi dan sumber daya manusia (SDM), serta dimensi kinerja yang mencakup pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan berkorelasi dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Berdasarkan hasil pengukuran sementara, kondisi perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah telah menunjukkan capaian yang baik dengan skor 85 dari skala 100. Namun, perpustakaan sekolah masih memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut karena baru memperoleh skor 23.
“Sementara untuk level perpustakaan sekolah itu 23 dari skala 100. Artinya, masih diperlukan banyak pembenahan di tingkat perpustakaan sekolah, dimana kewenangan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sekolah merupakan di bawah kewenangan dinas pendidikan” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Perpusnas RI, diharapkan nilai IPLM dan TGM di Kalimantan Selatan terus meningkat sehingga budaya literasi dan minat baca masyarakat semakin kuat. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
